K. Yudha Wirakusuma - Okezone
Kamis, 24 Maret 2011 19:19 wib
JAKARTA - Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, terancam tutup. Pasalnya hibah biaya operasional yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin berkurang.
Dalam kaitan ini, Mendiknas M Nuh menyatakan PDS HB Jassin merupakan aset penting sehingga semua pihak berkewajiban menjaga eksistensinya. “Jadi persoalannya bukan mengambilalih atau tidak. PDS HB Jassin itu aset yang mahal dan penting,” ujar M Nuh di Istana, Jakarta, Kamis (24/3/2011).
Mendiknas mengungkapkan pihaknya juga berkepentingan terhadap PDS HB Jassin. Sehingga akan turut serta melestarikannya. “Karena aset maka semua punya kewajiban untuk ikut mempertahankan dan melestarikan. Diknas juga punya kepentingan sebagai sumber pembelajaran,” ujarnya.
Salah satu aksi konkret yang sudah dilakukan, kata Mendiknas, adalah dengan mengirim tim untuk menemui pengelola PDS HB Jassin. “Kami sudah mengutus tim, apa sebenarnya persoalannya dan apa yang bisa kita sampaikan. Bukan masalah kita ambil alih. Esensinya dia harus hidup, dia harus berkembang,” tegasnya.
Apakah Kemendiknas siap membantu pendanaan? “Ya termasuk, tidak hanya siap saja, tapi gerak juga. Kami kirim tim dalam waktu dekat untuk melihat apa saja yang diperlukan dan mana yang bisa kami suplai. Nanti kan sama pemda DKI, ya nanti pemda DKI bagian apa kami bagian apa. Intinya harus bareng-bareng, termasuk kawan-kawan swasta juga bisa masuk,” harapnya.
Dalam anggaran PDS HB Jassin 2011, Pemprov DKI hanya memberikan anggaran sebesar Rp50 juta. Hal itu termuat dalam SK Gubernur DKI Jakarta No. SK IV 215 tertanggal 16 Februari 2011 yang ditandatangani langsung oleh Fauzi Bowo.
Padahal sebelumnya, anggaran yang diperoleh sebesar Rp300 juta per tahun. Namun, terhitung 2010, anggaran dipangkas menjadi Rp164 juta per tahun. PDS HB Jassin merupakan tempat pendokumentasian arsip kesusastraan nasional Indonesia yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Pusat dokumentasi ini didirikan oleh H.B. Jassin pada 28 Juni 1976.
Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin ini dimulai sebagai dokumentasi pribadi HB Jassin, sang tokoh sastra yang dijuluki sebagai Paus Sastra Indonesia. Jassin menggeluti pendokumentasian sastra ini dengan dana dan tenaga yang serba terbatas sejak ia mengembangkan minatnya akan dunia sastra dan pustaka pada tahun 1930-an, ketika usianya belum lagi 30 tahun.
Dokumentasinya ini menggugah perhatian Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang akhirnya turun tangan untuk ikut memelihara kelestariannya agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Karena itulah Ali Sadikin kemudian memberikan tempat kepada HB Jassin di salah satu gedung yang terdapat di Taman Ismail Marzuki sebagai lokasi Pusat Dokumentasi ini.
Yayasan Dokumentasi Sastra HB Jassin didirikan pada 28 Juni 1976. Sejak tahun anggaran 1977/1978, Pemerintah Daerah DKI Jakarta memberikan subsidi kepada yayasan ini yang kemudian berganti nama menjadi Pusat Dokumentasi Sastra. Sementara itu, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juga ikut mendukung pembiayaan lembaga ini tahun anggaran l983/l984. Ada pula sumbangan-sumbangan lain dari para donatur tidak tetap.
Pada Mei 2006, pusat dokumentasi ini mempunyai koleksi sebanyak 48.876 dalam bentuk buku-buku fiksi, non-fiksi, naskah drama, biografi dan foto-foto pengarang, kliping, makalah, skripsi, disertasi, rekaman suara, dan rekaman video. Di sini disimpan pula sejumlah surat pribadi dari berbagai kalangan seniman dan sastrawan, seperti Nh Dini, Ayip Rosidi, dan Iwan Simatupang.
PDS HB Jassin memberikan pelayanan kepada para pengunjung perpustakaan dan siapa saja yang ingin mencari informasi yang terkait dengan dunia sastra, baik para guru, mahasiswa, sastrawan, di luar Jakarta yang sedang mengerjakan skripsi ataupun disertasi.
(ful)
Dalam kaitan ini, Mendiknas M Nuh menyatakan PDS HB Jassin merupakan aset penting sehingga semua pihak berkewajiban menjaga eksistensinya. “Jadi persoalannya bukan mengambilalih atau tidak. PDS HB Jassin itu aset yang mahal dan penting,” ujar M Nuh di Istana, Jakarta, Kamis (24/3/2011).
Mendiknas mengungkapkan pihaknya juga berkepentingan terhadap PDS HB Jassin. Sehingga akan turut serta melestarikannya. “Karena aset maka semua punya kewajiban untuk ikut mempertahankan dan melestarikan. Diknas juga punya kepentingan sebagai sumber pembelajaran,” ujarnya.
Salah satu aksi konkret yang sudah dilakukan, kata Mendiknas, adalah dengan mengirim tim untuk menemui pengelola PDS HB Jassin. “Kami sudah mengutus tim, apa sebenarnya persoalannya dan apa yang bisa kita sampaikan. Bukan masalah kita ambil alih. Esensinya dia harus hidup, dia harus berkembang,” tegasnya.
Apakah Kemendiknas siap membantu pendanaan? “Ya termasuk, tidak hanya siap saja, tapi gerak juga. Kami kirim tim dalam waktu dekat untuk melihat apa saja yang diperlukan dan mana yang bisa kami suplai. Nanti kan sama pemda DKI, ya nanti pemda DKI bagian apa kami bagian apa. Intinya harus bareng-bareng, termasuk kawan-kawan swasta juga bisa masuk,” harapnya.
Dalam anggaran PDS HB Jassin 2011, Pemprov DKI hanya memberikan anggaran sebesar Rp50 juta. Hal itu termuat dalam SK Gubernur DKI Jakarta No. SK IV 215 tertanggal 16 Februari 2011 yang ditandatangani langsung oleh Fauzi Bowo.
Padahal sebelumnya, anggaran yang diperoleh sebesar Rp300 juta per tahun. Namun, terhitung 2010, anggaran dipangkas menjadi Rp164 juta per tahun. PDS HB Jassin merupakan tempat pendokumentasian arsip kesusastraan nasional Indonesia yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Pusat dokumentasi ini didirikan oleh H.B. Jassin pada 28 Juni 1976.
Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin ini dimulai sebagai dokumentasi pribadi HB Jassin, sang tokoh sastra yang dijuluki sebagai Paus Sastra Indonesia. Jassin menggeluti pendokumentasian sastra ini dengan dana dan tenaga yang serba terbatas sejak ia mengembangkan minatnya akan dunia sastra dan pustaka pada tahun 1930-an, ketika usianya belum lagi 30 tahun.
Dokumentasinya ini menggugah perhatian Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang akhirnya turun tangan untuk ikut memelihara kelestariannya agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Karena itulah Ali Sadikin kemudian memberikan tempat kepada HB Jassin di salah satu gedung yang terdapat di Taman Ismail Marzuki sebagai lokasi Pusat Dokumentasi ini.
Yayasan Dokumentasi Sastra HB Jassin didirikan pada 28 Juni 1976. Sejak tahun anggaran 1977/1978, Pemerintah Daerah DKI Jakarta memberikan subsidi kepada yayasan ini yang kemudian berganti nama menjadi Pusat Dokumentasi Sastra. Sementara itu, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juga ikut mendukung pembiayaan lembaga ini tahun anggaran l983/l984. Ada pula sumbangan-sumbangan lain dari para donatur tidak tetap.
Pada Mei 2006, pusat dokumentasi ini mempunyai koleksi sebanyak 48.876 dalam bentuk buku-buku fiksi, non-fiksi, naskah drama, biografi dan foto-foto pengarang, kliping, makalah, skripsi, disertasi, rekaman suara, dan rekaman video. Di sini disimpan pula sejumlah surat pribadi dari berbagai kalangan seniman dan sastrawan, seperti Nh Dini, Ayip Rosidi, dan Iwan Simatupang.
PDS HB Jassin memberikan pelayanan kepada para pengunjung perpustakaan dan siapa saja yang ingin mencari informasi yang terkait dengan dunia sastra, baik para guru, mahasiswa, sastrawan, di luar Jakarta yang sedang mengerjakan skripsi ataupun disertasi.
(ful)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar